Jakarta, 11 September 2020. Kebijakan pemerintah dalam program biodiesel masih terkesan reaktif dan kurang memperhitungkan dampak kerugiannya terutama terhadap petani kelapa sawit. Baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berencana menaikkan pungutan ekspor CPO sebesar USD 5 tiap kenaikan USD 25 per tonnya.
Justru dalam masa pandemi dan ancaman resesi ekonomi, pemerintah seharusnya mengevaluasi program biodiesel secara menyeluruh. “Jika pemerintah tetap pada rencananya untuk menaikkan bauran biodiesel, maka insentif yang perlu dikeluarkan oleh negara akan semakin tinggi, padahal pemerintah seharusnya mengambil langkah mundur ke B20 dalam situasi ekonomi seperti ini, apalagi sampai saat ini belum ada manfaat langsung yang diterima petani sawit swadaya dari program biodiesel” ungkap Manajer Riset Traction Energy Asia, Ricky Amukti.
Pemerintah Indonesia kini gencar dalam menjalankan program biodiesel. Tingkat bauran minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) pun terus ditingkatkan dari B20, B30, bahkan kini mengejar target menjadi B40 hingga B50. Namun, pengembangan program biodiesel ini tak jelas arahnya ke mana karena pemerintah tak memiliki rencana utuh atau roadmap.
Pengeluaran terbesar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), saat ini, adalah untuk intensif biodiesel atau membayar gap harga CPO dan solar ke perusahaan kelapa sawit. Dari Rp 33,6 triliun penyaluran dana BPDPKS pada 2019, setidaknya 29,2 triliun dialokasikan untuk intensif biodiesel.
Dari jumlah tersebut, manfaat yang diterima petani masih minim. Padahal petani selalu digadang-gadang akan mendapatkan manfaat dari program biodiesel pemerintah. Ini dapat dilihat dari tidak adanya direktorat tertentu di BPDPKS yang mengurus petani swadaya. Kontribusi petani terhadap komoditas kelapa sawit tidaklah sedikit. Data Dirjen Perkebunan mencatat petani swadaya memasok 34% dari total produksi sawit nasional.
Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto menilai apabila biodiesel belum kelihatan menguntungkan kenapa harus buru-buru ditambah baurannya. Bahkan biodiesel yang sekarang pun belum menguntungkan buat petani.
“BPDPKS juga perlu untuk dievaluasi terkait apa saja yang sudah dilakukan selama 5 tahun berdiri, termasuk evaluasi masalah penyaluran dananya yang mayoritas justru lari ke perusahaan kelapa sawit dan tak berdampak pada kesejahteraan petani maupun rakyat,” ungkap Darto.
Darto juga menjelaskan bahwa rencana pemerintah untuk menaikkan pungutan ekspor pun, melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), juga merupakan langkah yang gegabah karena menaikkan pungutan ekspor dapat berdampak pada menurunnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sehingga petani akan menjadi pihak yang paling terdampak.
“Setidaknya pemerintah perlu memastikan agar perusahaan kelapa sawit wajib membeli sebagian TBS-nya dari pekebun mandiri supaya program biodiesel bisa menciptakan pasar bagi pekebun,” tegasnya.
Narahubung:
Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto (+62 811-9266-663)
Manajer Riset Traction Energy Asia, Ricky Amukti
(+62 877-8189-3015)
Staf Komunikasi Traction Energy Asia, Fadiyah
(+62 877-8317-4140)
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) merupakan organisasi petani kelapa sawit yang tersebar di 14 kabupaten dengan mata pencaharian sebagai petani sawit, serta memiliki sekitar 58 ribu anggota. Traction Energy Asia adalah lembaga riset yang fokus pada isu transisi menuju energi bersih dan terbarukan.
