Optimalkan Rantai Pasok Biodiesel dengan Melibatkan Petani Kelapa Sawit Swadaya
Pada 2023, luas perkebunan rakyat kelapa sawit mencapai 6.300.426 hektare atau 37% dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia, menurut laporan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Luas perkebunan kelapa sawit rakyat tersebut digarap oleh pekebun sebanyak 2.605.207 KK. Jumlah petani kelapa sawit yang banyak, kerap menjadi alasan pemerintah dalam memutuskan sebuah kebijakan. Tak terkecuali kebijakan biodiesel. Kebijakan energi berupa penggunaan bahan bakar nabati (BBN) berbasis kelapa sawit tersebut diklaim dapat untungkan petani. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 – 2024, pengembangan biodiesel berbasis kelapa sawit menjadi salah satu proyek strategis
Jurus Asian Agri Kejar Target Net Zero Emisi di 2030
Perusahaan kelapa sawit Asian Agri mematok net zero emisi di 2030. Salah satu perusahaan anggota Royal Golden Eagle milik Sukanto Tanoto ini akan mengandalkan sumber energi terbarukan dan offset karbon untuk proyek dekarbonisasi. Head of Sustainability Asian Agri, Ivan Novrizaldie mengatakan perusahaan saat ini sedang mengajukan izin kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengelola area restorasi konservasi. Area ini nantinya akan memiliki luas 100.000 hektare atau setara dengan luas perkebunan inti kelapa sawit milik perusahaan. “Lokasinya di mana belum bisa saya sebutkan, yang jelas kita sudah punya dan sedang mengajukan izin,” katanya kepada Katadata. Ivan mengatakan area
Transisi Energi yang Berkeadilan, Bukan Sekedar Turunkan Emisi Karbon
apahabar.com, JAKARTA – Transisi Energi yang Berkeadilan (atau Just Energy Transition) sangat penting diterapkan dalam upaya menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai target 31,89% yang tertera di dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC). Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL Indonesia Torry Kuswardono menjelaskan, faktanya saat ini, pemahaman dan penerapan prinsip adil dalam proses transisi energi, melenceng dari pemahaman yang seharusnya. “Transisi energi saat ini adalah salah logika. Sebab transisi energi tetap menggunakan logika pertumbuhan ekonomi yang (tetap) mengandalkan eksploitasi,” ungkapnya. Menurut Torry, langkah mitigasi krisis iklim dalam transisi energi, prosesnya harus berkeadilan dan menjamin terjadinya integrasi ekosistem, lingkungan dan integritas
Transisi Energi yang Adil Tak Sekedar Turunkan Emisi Karbon
Transisi energi tak sekadar turunkan emisi tetapi harus berkeadilan. Saat ini, pemahaman dan penerapan prinsip adil dalam transisi energi, melenceng dari yang seharusnya. Apalagi, Indonesia sudah membentuk Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) seharusnya jadi jalan untuk mengakomodir aspirasi publik mengenai berkeadilan, dalam rencana komprehensif transisi energi. Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif Yayasan Pikul Indonesia mengatakan, transisi energi saat ini salah logika karena menggunakan logika pertumbuhan ekonomi dengan tetap mengandalkan eksploitasi. Transisi energi, harus berkeadilan dan menjamin integrasi ekosistem, lingkungan dan integritas sosial. Ahmad Ashov Birry, Direktur Program Trend Asia mengatakan, dengan ada sekretariat JETP, dalam pelaksanaan harus transparan termasuk
Pengembangan Biomassa Berpotensi Ancam Deforestasi dan Pangan
Pengembangan biomassa dan biodiesel dinilai akan menimbulkan permasalahan baru dalam pemenuhan pangan, terutama minyak goreng. Peneliti Traction Energy Asia, Ramada Febrian mengatakan pemerintah telah menetapkan kebijakan B35 dengan mencampur 35% bahan bakar nabati dari kelapa sawit dengan BBM. Selain itu pemerintah juga mendorong pengolahan tanaman hutan menjadi pelet kayu dalam skema co-firing PLTU batu bara. “Karena ada permintaan yang banyak untuk pangan dan energi, akan meningkatkan harga,” katanya. Ramada mengatakan kenaikan harga minyak goreng akan membebani anggaran negara karena pemerintah harus memberikan subsidi. Sementara itu, Peneliti Trend Asia Amalya Reza menyebutkan pengembangan biomassa berisiko membuka lahan hutan. Peraturan Menteri
Nasib Lahan di Antara Pangan dan Energi
Pengembangan bioenergi, khususnya pada program biodiesel dan biomassa berpotensi mempengaruhi ketahanan pangan. Hal tersebut disebabkan pengembangan bioenergi dan penyediaan bahan pangan sama-sama membutuhkan lahan. Survei Jakpat pada 2022 menyebutkan, beras dan minyak goreng masuk dalam tiga besar bahan pangan pokok masyarakat Indonesia. Selain itu, Kementerian Pertanian memproyeksikan sampai 2045, diperlukan 34,4 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Dibutuhkan setidaknya 11 juta hektare (ha) areal sawah untuk mencapai produksi tersebut. Di saat yang sama, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) terus meningkatkan campuran biodiesel dari sawit sebagai bahan bakar kendaraan. Per Februari 2023, campuran
Target Bauran Energi Indonesia Dinilai Tak Realistis
Warta Ekonomi, Jakarta – Direktur Eksekutif Traction Energy Asia Tommy Pratama menilai target energi terbarukan untuk transisi energi Indonesia yang berada di angka 23 persen pada 2025 kurang realistis untuk dicapai. Pasalnya, pemerintah masih bertumpu pada sektor bioenergi yaitu biofuel atau bahan bakar nabati dan biomassa yang digunakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) co-firing dengan batu bara. Di mana biofuel atau bahan bakar nabati dan biomassa justru bisa menghasilkan emisi yang lebih tinggi dari energi fosil jika dilihat dari rantai produksi secara keseluruhan. “Saat ini kontribusi biofuel pada target ET berkontribusi besar yakni sekitar 11-12 persen. Yang dibutuhkan saat
